teks foto : Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu.(ist)
Oleh : Nanang.H
Rantauprapat – Kabupaten Labuhanbatu patut berbangga. Pemerintah daerah ini telah empat kali berturut-turut meraih Anugerah Keterbukaan Informasi (KI Award).
Namun, kebanggaan itu kini dipertanyakan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Labuhanbatu justru bungkam saat diminta membuka data Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari uang rakyat.
Permohonan informasi publik itu diajukan wartawan pilarpendidikan.com, Fadli Hasibuan, kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bapenda pada 6 November 2026.
Permohonan tersebut diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Adapun informasi yang diminta adalah informasi yang bersifat publik, antara lain:
target dan realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 dan 2026;
rincian realisasi PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah;
Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ);
Jumlah wajib pajak yang terdaftar dan yang menunggak;
Realisasi retribusi parkir tepi jalan umum dan retribusi pasar; Serta standar operasional prosedur (SOP) penagihan pajak daerah.
“Yang kami minta bukan data rahasia negara. Itu data publik tentang uang rakyat yang wajib dibuka,” ujar Fadli, Sabtu (14/11/2026).
Pasal 22 ayat (7) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur, badan publik wajib menjawab permohonan informasi paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima.
Hingga berita ini diturunkan, PPID Bapenda maupun Kepala Bapenda belum memberikan tanggapan apa pun, baik secara tertulis maupun lisan.
Upaya konfirmasi telah dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada Kepala Bapenda Labuhanbatu Fazrinsyah Putra, S.IP., M.I.Kom., Jum’at (13/11/2026) Dalam pesan itu, wartawan mengingatkan bahwa Pemkab Labuhanbatu telah meraih KI Award empat kali berturut-turut, sehingga komitmen keterbukaan tersebut seharusnya dibuktikan dalam praktik di lapangan, bukan hanya dalam seremoni penghargaan.
Namun, hingga berita ini ditulis, pesan konfirmasi tersebut belum dibalas. pilarpendidikan.com tetap memberikan ruang hak jawab kepada Kepala Bapenda Kabupaten Labuhanbatu sesuai Kode Etik Jurnalistik.
Apabila pihak Bapenda memberikan tanggapan setelah berita ini tayang, redaksi akan memuatnya sebagai berita lanjutan secara berimbang dan proporsional.
“KI Award bukan sekadar piala untuk dipajang di etalase kantor. Keterbukaan itu diuji ketika ada warga atau wartawan yang meminta data. Jika permohonan yang sah saja tidak direspons, publik berhak bertanya, apa makna penghargaan itu?” kata Fadli.
Dan pilarpendidikan.com akan terus mengawal permohonan ini hingga Bapenda memenuhi kewajibannya sesuai undang-undang.(nn/mhr)
